MENGAPA KEBIJAKAN PUBLIK TAK MAMPU SELESAIKAN BANGSA?

“Demokrasi kita hingga sekarang baru mencapai demokrasi parlemen, demokrasi pale; demokrasi yang baru omong doang. Tahapan kita baru talking democracy, belum working democracy.” (Jacob Oetomo,Agustus 2008).

DALAM SEBUAH NEGARA yang memiliki pemerintahan demokratis, kebijakan publik menjadi persoalan yang krusial, mendesak, dan sekaligus strategis. Berbeda dengan sebuah pemerintahan yang bercorak otoriter atau diktatorial. Disitu kebijakan publik tidak penting terutama dari aspek sosial dan politik. Namun, dari aspek ekonomi, kebijakan publik tetap penting. Indonesia adalah negara demokratis, sehingga kedudukan kebijakan publik sangat penting dan dibutuhkan. Terutama dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan dan persoalan publik lainnya. Namun, saat ini, banyak masalah pembangunan yang tetap saja bermunculan dan biasanya adalah masalah lama yang telah mendapatkan respon dan penanganan pemerintah, dalam wujud kebijakan publik.

Pertanyaannya, mengapa berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan dan dilaksanakan selama ini masih belum menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang terbilang akut, seperti kemiskinan, korupsi, dan diskriminasi pelayanan.

Kita dapat mengacu kepada pernyataan DR Riant Nugroho (2009), bahwa pemerintahan yang cakap ditunjukkan melalui keberadaan pemerintahan yang mampu menjalankan dua tugas pokoknya, yaitu membangun kebijakan publik yang unggul (excellence public policy) dan melayani publik secara prima (first-rate public service).

“Regardless the ideology, political system, its reform and turbulence … Regardless the “democracy” or “discounted democracy” they have …. Regardless they are nations with abundant natural resources or scarcity …. What matter is ‘how excellence is their public policy!”.
Keunggulan dan kemajuan setiap negara-bangsa di dunia kontemporer dan di masa depan ditentukan oleh fakta apakah negara-bangsa tersebut mampu mengembangkan dan memiliki kebijakan publik yang unggul. Bagaimanakah kebijakan publik yang unggul itu.

Kebijakan publik yang unggul terdiri dari tiga kata kunci. Kebijakan, publik, dan unggul. Masing-masing memiliki pengertiannya yang berbeda-beda. Kebijakan berarti keputusan yang otoritatif, yang dibuat oleh mereka atau seseorang yang memagang otoritas, secara formal maupun informal (Riant, 2009). Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Publik berarti sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu (Riant, 2009).
Pengertian lainnya, bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Sedangkan unggul adalah yang terbaik daripada yang lain, lebih tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Wikipedia, unggul atau excellence adalah a talent or quality which is unusually good and so surpasses ordinary standards. It is also an aimed for standard of performance (sebuah bakat atau kualitas yang luarbiasa baik dan melampaui batasan standar pada umumnya).

Dari pengertian ketiga kata tersebut dapat kita bangun definisi kebijakan publik yang unggul, yakni: setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat penyelenggara negara atau yang memegang otoritas yang menjadi pedoman, standar kinerja, atau dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan/atau cara bertindak, yang berkaitan dengan atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam kualitas yang melampaui standar umum yang berlaku. Kebijakan publik ini, bagi PATTIRO, merupakan strategi untuk merealisasikan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, PATTIRO menempatkan kebijakan publik sebagai bagian penting dan fokus gerakannya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan situasi berbangsa dan bernegara.